MAKALAH SEJARAH INDONESIA PERJUANGAN MENGHADAPI ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA

MAKALAH SEJARAH INDONESIA
PERJUANGAN MENGHADAPI ANCAMAN
DISINTEGRASI BANGSA

 










DISUSUN OLEH :
JOKO DWI S
KELAS        : XIITPM-C
NOMOR    : 10

SMK PGRI 1 NGAWI
TAHUN PELAJARAN 2018/2019



BAB I
PENDAHULUAN




1.1      Latar Belakang
Bangsa Indonesia yang kaya dengan keragaman yang dimiliki masyarakatnya menempatkan dirinya sebagai masyarakat yang plural. 
Masyarakat yang plural juga berpotensi dan sangat rentan kekerasan etnik, baik yang dikonstruksi secara kultural maupun politik. Bila etnisitas,agama, atau elemen premordial lain muncul di pentas politik sebagai prinsippaling dominan dalam pengaturan negara dan bangsa, apalagi berkeinginan merubah sistem yang selama ini berlaku, bukan tidak mungkin ancaman disintegrasi bangsa dalam arti yang sebenarnya akan terjadi di Indonesia
Makalan ini berjudul ‘Ancaman Distegrasi Bangsa’ yang akan menjelaskan secara mendalam tentang apa itu ancaman distegrasi bangsa, ancaman distegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia, dan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut.
Penulis masih jauh dari kata sempurna untuk makalah ini karena masih banyak kekurangan dalam makalah ini yang ditulis berdasarkan buku-buku dan website tentang hal yang terkait












                                 



BAB II
ISI


2.1 Pengertian

          Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Integrasi berarti penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh. Disintegrasi berarti kebalikan dari kata integrasi, yaitu pemisahan. Ancaman Disintegrasi Bangsa berarti ancaman akan cerai berainya suatu bangsa. Di Indonesia sendiri, pada awal-awal kemerdekaanya, masih banyak ancaman-ancaman disintegrasi bangsa
 Kita tahu saat ini yang namanya persoalan integrasi bangsa mengancam dimana-mana mulai dari Sabang sampai Marauke. Hal itu terlihat dari munculnya gerakan-gerakan separatis diberbagai wilayah serta banyaknya konflik baik itu antara agama maupun budaya.
Banyak diantaranya yang merasa tak percaya dengan kepemimpinan negaranya sendiri, kebanyakan mereka ingin membebaskan diri dari belengu ketidak adilan dari pemerintah saat ini.
Sejumlah elit politik hanya berdiam diri mementingkan kelompoknya sendiri. Bahkan, tak jarang mereka juga mementingkan pribadinya sendiri.
Jadi dapat disimpulkan Disintegrasi merupakan suatu keadaan yang terpecah belah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah-pisah.


2.2 Pemicu Ancaman Disintegrasi bangsa
Kondisi masa lalu tersebut identik dengan keadaan Indonesia masa kini dimana ancaman terorisme berlatar belakang agama Islam masih menjadi momok bagi kestabilan keamanan dalam negeri. Walaupun akhir-akhir ini sudah jarang muncul pemberitaan mengenai penangkapan anggota teroris, namun hal tersebut bukan serta merta meredam kemungkinan terjadinya pemberontakan yang sama seperti halnya DI/TII.
Bahaya disintegrasi bangsa masih menghantui bangsa ini mengingat pemerataan ekonomi dan pembangunan belum tercapai sepenuhnya. Para pemimpin Indonesia masih asyik bermain di panggung politik sehingga berbagai permasalahan mendasar bangsa ini seolah terlupakan. Dalam kondisi demikian, masyarakat Islam Indonesia yang berada jauh dari akses informasi akan mudah dibuai dan terbujuk oleh pemahaman perlunya mendirikan sebuah negara Islam di Indonesia.


Negara Islam Indonesia bukanlah sebuah solusi atas kondisi carut-marut bangsa ini. Lebih dari itu, negara agama di Indonesia hanya akan menghasilkan ancaman disintegrasi bangsa sehingga bangsa Indonesia akan terpecah-belah. Kita bisa menyaksikan saat ini Papua sedang bergejolak. Konflik sosial di Poso juga belum sepenuhnya mereda. Penggunaan atribut tunggal agama Islam dalam dasar negara akan meniadakan keberagaman budaya Indonesia yang sejak lama berkembang di Nusantara.


Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa Indonesia bisa mewujudkan kemerdekaannya. Sila pertama Pancasila pun berisi Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan Tuhan pemeluk Islam semata. Dua tertib hukum di Indonesia tersebut menjadi landasan bagi diterimanya norma-norma berbagai agama di Indonesia yang menjiwai pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.


Keberagaman agama dan aliran kepercayaan di Indonesia ibarat warna-warni pelangi setelah hujan di sore hari. Ia bisa terlihat indah karena kombinasi beberapa warna, bukan karena satu warna saja. Ayo bersatulah Indonesia!


2.3 Ancaman Disintegrasi Bangsa
Semangat nasionalisme Indonesia dalam wujud rasa persatuan Indonesia sudah berlangsung sejak adanya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Tapi kemudian memudar seiring dengan perjalanan waktu. Dengan usia Indonesia yang semakin bertambah, kondisi Indonesia semakin mengkawatirkan. Banyak pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dirinya sendiri, sehingga disintegrasi sedang mengancam bangsa Indonesia Beberapa peristiwa yang mengancam itu antara lain:


A.   PKI MADIUN 1948

Waktu            : 1948, dengan memproklamasikan berdirina Negara Republik Soviet Indonesia
Sebab                        : Hasil kesepakatan Renville menguntungkan Belanda
Pemimpin     : Muso
Cara Penumpasan: Pemerintah mengajak Rakyat untuk menentukan sikap untuk memilih Sukarno-Hatta atau Mus gerakan operasi Militer I dan melakukan pembridelan terhadap beberapa surat kabar berhaluan komunis
Hasil              : Seluruh kekuatan pemberontak dapat ditumpas dan kota Madiun dapat direbut


Munculnya PKI merupakan perpecahan pada tubuh SI ( Sarikat Islam ) yang mendapat pengaruh ISDV ( Internasionalisme Sosialisme Democratise Vereeniging ) yang didirikan oleh HJFM. Snevliet Dkk pada bulan Mei 1914 di Semarang yang pada bulan Desember diubah menjadi PKI.


Pada tanggal 13 Nopember 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 September 1948 MUSO memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun. Tujuannya ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis. Pemberontakan ini menyebarhampir di seluruh daerah Jawa Timur namun berhasil di gagalkan dengan ditembak matinya MUSO sedangkan Semaun dan Dharsono lari ke Rusia.

B. DI/TII
1.   JAWA BARAT
Waktu                        : 14 Agustus 1947
Latar belakang        : Tidak sejalan dengan pemerintah RI ketika terjadi perundingan Renville yang dianggap merugikan pemerintah Indonesia
Pemimpin                 : Sekarmaji Maridjan Kartosuwiryo
Cara penumpasan: Melakukan Operasi Militer  taktik pagar besi menggunakan ratusan ribu
tenaga rakyat untuk mempersempit ruang gerak
Hasil                          : Pada tanggal 4 juni 1962 kartosuwiryo berhasil ditangkap di gunung beber oleh pasukan    siliwangi
Dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo karena tidak setuj terhadap isi perjanjian Renville. Sewaktu TNI hijrah ke daerah RI ( Yogyakarta ) ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan nama Darul Islam ( DI )
2.   JAWA TENGAH
Waktu                        : 23 Agustus 19
Latar belakang        :  Mengurus penggabungan laskar – laskar masukke dalam TNI
Pemimpin                 : Amir Fatah
Cara penumpasan :  Pemerintah membentuk pasukan baru yang disebut dengan bintang raiders
Hasil                          : Akhirnya dilakukan operasi guntur pada tahun 1954 gerombolan dapat dicerai Beraikan
Dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu. Selama Agresi Militer Belanda ke II Amir Fatah diberi tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TNI. Namun setelah banyak anggotanya ia beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DI/TII.
3.   SULAWESI SELATAN
Waktu                        : 30 April 1950
Latar belakang        : Banyak pemuda sulawesi yg tergabung dalam PRI sulawesi ikut bertempur  untuk mempertahankan kota Surabaya
Pemimpin                 : Kahar Muzakar 
Cara penumpasan : Dilakukan penyergapan oleh pasukan TNI dan
Hasil                          : Kahar Muzakar tertembak mati
   
Dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar. Dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan APRIS ( Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ) dan menuntut aga45r Komando Gerilya Sulawesi Selatan ( KGSS ) dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi tentara maka terjadilah pemberontakan tersebut.
4. ACEH
Waktu                        : 20 September 1953
Latar belakang      :  Setelah proklamasi Kemerdekaan RI , di aceh terjadi pertentangan antara alim ulama dengan para kepala asla
Pemimpin                 : Tengku Daud
Cara penumpasan  :  Antar prakarsa panglima kadam iskandar muda , colonel M. jann maka dilaksanakan musyawarah kerukunan rakyat aceh
Hasil                                      : Musyawarah ini mendapat dukungan dari tokoh – tokoh masyarakat aceh dan berhasil  memulihkan keamanan .
Dipimpin oleh Daud Beureueh Gubernur Militer Aceh, karena status Aceh sebagai daerah Istimewa diturunkan menjadi sebuah karesidenan di bawah propinsi Sumatera Utara. Ia lalu menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya bagian dari DI/TII. Pemberontakan ini dapat dihentikan dengan jalan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ( MKRA ).

5. KALIMANTAN SELATAN
Waktu                        : Oktober 1950
Latar belakang        :Terjadi pemberontakkan kesatuan masyarakat tertindas
Pemimpin                 : Ibnu Hajar
Cara mengatasi       : Melakukan gerakan Operasi militer ke Kalimantan selatan
Hasil                          : Pada tahun 1954 ibnu hajar di tangkap dan di hukum mati pada 22 maret 1955Dipimpin oleh
Ibnu Hajar, ia menyatakan dirinya bagian dari DI/TII dengan memperjuangkan kelompok rakyat yang tertindas. Ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara serta melakukan tindakan pengacauan yang pada akhirnya Ibnu Hajar sendiri ditembak mati.
C. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil )
Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bekas tentara KNIL. Tujuannya agar pemerintah RIS dan negara Pasundan mengakui APRA sebagai tentara negara Pasundan dan agar negara Pasundfan tidak dibubarkan/dilebur ke dalam NKRI.
D. ANDI AZIS
Waktu                        : 5  Januari 1950
Latar                          : belakang Menyerang gedung tempat berlangsungnya sidang kabinet
Pemimpin                 :  Kapten Raymond Westerling
Cara penumpasan : Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Hasil                                      : pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan.
Beliau merupakan komandan kompi APRIS yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan karena suasananya tidak aman dan terjadi demonstrasi pro dan kontra terhadap negara federasi. Ia dan pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor telkom, dan pos-pos militer TNI. Pemerintah mengeluarkan ultimatum agar dalam tempo 4 x 24 jam ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
E. RMS ( Republik Maluku Selatan )
Waktu                        : 25 April 1950
Latar belakang        : Tidak puas dengan terjadinya proses kembali ke NKRI
Pemimpin                 : Dr.Christian Robert Steven Soumokil
Cara penumpasan  : diselesaikan secara damai dengan mengirimlkan misi dipimpin Leimena gagal sehingga kemudian dikrimkan pasukan ekspedisi militer pimpinan Kawilarang.
Hasil                          : Sisa – sisa kekuatan RMS banyak yang melarikan diri ke pulau seram dan membuat  kekacauan  akhirnya Soumokil dapat di tangkap dan jatuhi hukuman mati
Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil bekas jaksa agung NIT ( Negara Indonesia Timur ). Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah.
F. PRRI/PERMESTA


Waktu                        : 15 Februari 1958
Latar belakang        : Keinginan adanya otonomi yg luas
Pemimpin                 : Letnal Kolonel Achmad Husein
Cara penumpasan  : Operasi militer Pemerintah mengerahkan pasukan militer terbesar di sejarah militer Indonesia
Hasil                          : Operasi militer dipimpin AE Kaliurang berhasil kembali menguasai daerah
PERMESTA
Waktu                        :  7 Februari 1958
Latar belakang        : Masyarakat di manado tidak puas dengan keadaan ekonomi
Pemimpin                 :  Letkol Ventje Sumual
Cara penumpasan  : Pemerintah Republik Indonesia menggunakan operasi militer untuk menghentikan pemberontakan 
Setelah Pemilu I dilaksanakan, situasi semakin memburuk dan terjadi pertentangan . Beberapa daerah merasa seolah-olah diberlakukan secara tidak adil ( merasa dianaktirikan ) sehingga muncul gerakan separatis di Sumatera yaitu PRRI
( Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia ) dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husen dan PERMESTA ( Piagam Perjuangan Rakyat Semesta ) di Sulawesi Utara dipimpin oleh D.J. Somba dan Kolonel Ventje Sumual.
G. G 30 S/PKI
Pada tanggal 30 September 1965 jam03.00 dinihari PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan Komunis-Marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain maka diadakan operasi penumpasan :
1. Menginsyafkan kesatuan-keasatuan yang dimanfaatkan oleh PKI
2. Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo dari RPKAD
3. Gerakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang mendalanginya.
Akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan SK Presiden yang ditanda tangani pengemban Supersemar Ltjen Soeharto yang menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya tanggal 12 Maret 1966.









BAB III
PENUTUP

3.1      Kesimpulan
Kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warganegara biladitinjau dari kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial yang ada akanterlihat bahwa pluralitas, suku, agama, ras dan antar golongan dijadikanpangkal penyebab konflik atau kekerasan massal, tidak bisa diterima begitusaja.
Pendapat ini bisa benar untuk sebuah kasus tapi belum tentu benar untukkasus yang lain. Namun ada kondisi-kondisi struktural dan kultural tertentudalam masyarakat yang beraneka ragam yang terkadang terjadi akibat darisuatu proses sejarah atau peninggalan penjajah masa lalu, sehinggamemerlukan penanganan khusus dengan pendekatan yang arif namun tegaswalaupun aspek hukum, keadilan dan sosial budaya merupakan faktorberpengaruh dan perlu pemikiran sendiri.
Kepemimpinan (leadership) dari tingkat elit politik nasional hinggakepemimpinan daerah, sangat menentukan dalam rangka meredam konflikyang terjadi saat ini. Sedangkan peredaman konflik memerlukan tingkatprofesionalisme dari seluruh aparat hukum dan instansi terkait secara terpadudan tidak berpihak pada sebelah pihak.
Sekilas permasalahan tersebuat nampak biasa saja, namun apabila hal initerus terjadi dan tidak ada usaha dari pemerintah untuk menyelesaikanpersoalan tersebut, bukan tidak mungkin disintegrasi yang selama ini dikhawatirkan akan terwujud. Pemerintah harus dapat merumuskan kebijakanyang tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yangmencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah

3.2 Saran
Untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijakan dan strategipertahanan serta upaya-upaya apa yang akan ditempuh, maka disarankanbeberapa langkah sebagai berikut :
a)       Pemerintah perlu mengadakan kajian secara akademik danterus menerus agar didapatkan suatu rumusan bahwa nasionalismeyang berbasis multi kultural dapat dijadikan ajaran untuk mengelolasetiap perbedaan agar muncul pengakuan secara sadar/tanpa paksaandari setiap warga negara atas kemejemukan dengan segalaperbedaannya.
b)       Setiap pemimpin dari tingkat desa sampai dengan tingkattertinggi, dalam membuat aturan atau kebijakan haruslah dapatmemenuhi keterwakilan semua elemen masyarakat sebagai warganegara.
c)       Setiap warga negara agar memiliki kepatuhan terhadap semuaaturan dan tatanan yang berlaku, kalau perlu diambil sumpah sepertihalnya setiap prajurit yang akan menjadi anggota TNI dan tata carapenyumpahan diatur dengan Undang-undang





DAFTAR PUSTAKA:


http://mkssej4.blogspot.com/2012/10/ancaman-disintegrasi-bangsa.html
http://pengensenyumblog.blogspot.com/2010/09/perjuangan-terhadap-ancaman_29.html
http://salmanazhari.blogspot.com/2010/03/bahaya-disintegrasi-bangsa-akibat.html
http://www.scribd.com/doc/86754993/Makalah-disintegrasi-bangsa
http://shshomework.blogspot.co.id/2013/03/makalah-tentang-ancaman-disintegrasi.html


Related : MAKALAH SEJARAH INDONESIA PERJUANGAN MENGHADAPI ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA

0 Komentar untuk "MAKALAH SEJARAH INDONESIA PERJUANGAN MENGHADAPI ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA"